Ditulis pada tanggal 26 Desember 2019, oleh PIDK UB, pada kategori Berita

Universitas Brawijaya (UB) selaku badan publik/institusi negara dibidang pendidikan, selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna jasa layanan mulai dari mahasiswa, karyawan, dosen, alumni hingga pihak luar non sivitas. LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR! Baik pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan unit teratas. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektiftas pengelolaan pengaduan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI dan KSP telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memanfaatkan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!

Berbagai Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan sistem pengelolaan pelayanan publik
nasional (SP4N) dan sistem LAPOR antara lain adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik
  • Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Jumlah keluhan total mulai Januari- 26 Desember 2019 adalah 36 keluhan. UB melalui PIDK bekerjasama dengan Fakultas dan Unit kerja akan terus berkordinasi untuk menyelesaikan keluhan yang belum selesai ditindaklanjuti.
Berikut adalah grafik Laporan Keluhan Masuk Perbulan.

(Data update per 26 Desember 2019)
[Win]