Ditulis pada tanggal 23 Oktober 2019, oleh PIDK UB, pada kategori Berita

Pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 bertempat di Studio 1 Gedung TVRI, Jl. Mayjend Sungkono 124 Surabaya, PPID UB yang diwakili oleh Ketua PIDK Zulfaidah Penata Gama, S.Si, M.Si, Ph.D beserta Kabid Layanan Informasi Publik Dr. Sugiarto, ST., MT., menghadiri undangan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam acara Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam acara ini, KI Provinsi Jatim mengundang PPID dari beberapa PTN/PTS yang berlokasi di area Jatim. Bertindak sebagai narasumber adalah Imadoeddin, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua KI Provinsi Jatim, Herma Retno Prabayanti, SE. sebagai Wakil Ketua KI Provinsi Jatim, Dr. Leli Indah Mindarti, M.Si sebagai Kabid Sengketa Informasi Publik, beserta tiga komisioner KI Provinsi Jatim, yaitu A. Nur Aminuddin, S. Ag., MM , Edi Purwanto , S.Psi., M.Si.

WhatsApp Image 2019-10-22 at 13.39.29
Dalam penyampaiannya, Ketua KI Provinsi Jatim menyebutkan bahwa meski UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan sejak tahun 2008, dan mulai dilaksanakan secara aktif pada tahun 2010, namun hingga kini kesadaran atas pelaksanaannya masih kurang. Sementara itu, Leli Indah Mindarti juga menambahkan bahwa kasus sengketa informasi publik di Jatim cukup tinggi, terutama dari masyarakat kepada lembaga pemerintahan. Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mencari tahu tentang Informasi Publik, dan mengadukan masalahnya ke KI Provinsi, namun disayangkan Badan Publik masih banyak yang belum mengaplikasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008. Sehingga KI Provinsi Jatim mengadakan acara sosialisasi ini.

WhatsApp Image 2019-10-22 at 12.49.44

Sesuai prosedur permohonan informasi publik, jika ada ketidakpuasan dengan jawaban yang diterima, dan telah mengajukan keberatan, namun tetap tidak mendapatkan jawaban, pemohon dapan mengajukan sengketa informasi publik. Jika ada sengketa informasi publik, maka putusan persidangan ada 3 macam yaitu putusan selang (1), gugur (2) dan akhir (3).

Sementara dalam hal sengketa informasi publik tersebut, ada hal-hal yang harus ada pada proses penyelesaian sengketa:
1.    Pemohon (masyarakat luas), dapat berasal dari salah satu komponen:

a.    Permohonan personal (punya KTP, WNI, punya hak dijamin UU)
b.    Pemohon berbadan hukum , LSM (Berijin Kemenkuham)
c.    Kelompok  Gapoktan, Komunitas (Memiliki kuasa hukum)

2.    Aspek Termohon

Badan Publik/Lembaga Negeri/Swasta, Lembaga yang dibiayai APBD/APBN,
Kelompok yang dapat dana dari Luar Negeri juga wajib memberikan informasi

WhatsApp Image 2019-10-22 at 18.16.46

[AgP]